Zakat dan Haji: Pentingnya Sebuah Pengakuan?

Zakat adalah salah satu kewajiban dalam Islam. Statusnya sama dengan sholat, puasa, dan berhaji. Jika yang disebutkan amil dan data tersebut tersebut benar, timbul pertanyaan, kenapa hal tersebut terjadi?

 

Kontributor: Gorga Parlaungan

Sumber gambar http://in-islam.com/zakat-in-islam/

 I

Saya meneliti “tax morale” atau secara bebas diartikan “kerelaan membayar pajak”. Kerelaan ini memudahkan otoritas pajak sehingga bisa memfokuskan sumber dayanya pada Wajib Pajak yang tidak patuh. Secara teori, kerelaan ini bisa disebabkan banyak hal, antara lain sadar bahwa pajak penting untuk masyarakat, terasa manfaatnya, korupsi, ataupun layanan publik pemerintah yang buruk. Dua contoh terakhir menegasi: jika korupsi meningkat dan pelayanan publik jelek, kerelaan membayar pajak akan rendah dan Wajib Pajak cenderung mencari cara untuk menghindar. Dengan demikian otoritas harus bekerja lebih keras melakukan enforcement.

Salah satu temuan sampingan data saya menyebut bahwa ada orang Indonesia yang menganggap zakat sebagai substitusi pajak. Sebagian menganggap tidak perlu membayar pajak karena sudah melunasi zakat. Sebagian orang mau membayar zakat tapi enggan membayar pajak. Dalam satu kasus bahkan ada yang konon rela membayar untuk kegiatan keagamaan tiga kali lipat daripada jumlah yang dia enggan bayarkan untuk pajak.

Mari saya singgung sedikit bahwa pajak berbeda dengan zakat. Ambil contoh penggunaannya. Pajak dibayarkan oleh Wajib Pajak langsung masuk ke kas negara. Dana ini lalu digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan publik secara luas, misalnya untuk membangun akses transportasi, menggaji pegawai negara termasuk guru-guru sekolah, atau mensubsidi pengadaan jasa dan barang yang dibutuhkan sebagian banyak rakyat seperti pendidikan, listrik ataupun pupuk di seluruh negeri. Zakat, di lain pihak, digunakan lebih pada kelompok tertentu, bukan publik secara umum. Belum pernah saya dengar amil zakat menggunakan uang zakat untuk membangun dan memelihara jalan umum misalnya, dan memang zakat sudah ditentukan 8 kelompok mustahik-nya. Barang yang “cukup publik”[1]  yang dioperasikan lembaga amil zakat misalnya ambulans yang bisa digunakan banyak orang tetap terbatas jangkauannya. Pajak dan zakat, dua-duanya bermanfaat, namun berbeda.

II

Karena data tersebut, saya tertarik menelaah zakat untuk dibandingkan dengan pajak, terutama klaim sebagian orang lebih rela membayar zakat dibanding pajak. Jika benar, pemerintah boleh jadi perlu belajar mengenai zakat. Sayapun mewawancarai seorang pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang cukup besar di Indonesia.

Menurut beliau, saat ini zakat sudah mulai trend di kalangan muda yang berpenghasilan bagus. Hal ini juga merupakan hasil upaya para amil zakat dan ulama yang mensosialisasikan bahwa bayar zakat penghasilan itu = keren. Perlu dicatat bahwa trend yang menggembirakan ini tentunya bersifat relatif, yaitu jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

Seperti peraturan perpajakan yang menerapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak[2], mereka juga mengenakan batas bawah pengenaan zakat penghasilan. Besarnya sesuai nisab emas yaitu 85 gram emas setahun. Jika dikalikan dengan harga emas sekitar Rp530 ribu per gram, berarti batas penghasilan untuk wajib berzakat penghasilan adalah sekitar Rp45 juta setahun, atau untuk karyawan bergaji Rp3,75 juta per bulan.[3] Batas inilah yang mereka gunakan, artinya mereka yang berpenghasilan di atas jumlah tersebut yang membayar zakat penghasilan sebesar 2,5%.

Namun, secara garis besar, beliau menilai masih banyak orang yang tidak menunaikan zakat penghasilan. Hal ini dilihat dari jumlah muzakki terdaftar selama karirnya di lembaga zakat masih kecil jika dibandingkan dengan jumlah muslim yang potensial secara ekonomi di wilayah mereka. Pembayar zakat pun lebih banyak yang menunaikannya secara sekaligus (bulk), bukan mengikuti penghasilan yang diperoleh secara rutin. Ini menjadi tantangan sendiri karena penerimaan zakat pada amil tidak tentu, namun menyalurkan dana zakat kepada mustahik harus secara rutin, misalnya untuk biaya hidup ataupun beasiswa dan uang sekolah yang biasanya dibutuhkan setiap bulan. Amil harus pintar-pintar mengelolanya, mengeluarkan sedikit demi sedikit.

Sejalan dengan informasi itu, pada 2012 Ketua Baznas Didin Hafiduddin menyebutkan bahwa penerimaan zakat mencapai sekitar Rp2,3 trilyun, jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan potensi zakat yang diperkirakan sebesar Rp217 trilyun.[4] Bahkan, pada tahun yang sama, pengurus Forum Zakat Indonesia Sri Adi Bramasetia menyebut bahwa zakat yang dikumpulkan sebesar Rp1,8 trilyun, jauh dari potensinya yang diperkirakan sebesar Rp300 trilyun, atau berarti hanya terkumpul 0.6% persen dari seharusnya.[5],[6]

III

Zakat adalah salah satu kewajiban dalam Islam. Statusnya sama dengan sholat, puasa, dan berhaji. Jika yang disebutkan amil dan data tersebut tersebut benar, timbul pertanyaan, kenapa hal tersebut terjadi?

Seperti halnya faktor keengganan membayar pajak, saya menduga banyak hal. Mungkin paling dominan adalah faktor ekonomi, dimana membayar zakat berarti mengurangi kemampuan ekonomis dan itu dianggap bisa mengurangi kenikmatan hidup. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal itu?

Saya coba membandingkannya dengan ibadah haji. Melaksanakan haji diwajibkan dalam Islam, tapi hanya bagi mereka yang mampu, dalam hal ini termasuk secara finansial. Berhaji membutuhkan dana yang tidak sedikit, sebagian besar orang Indonesia perlu bertahun-tahun mengumpulkannya. Namun demikian, umat Islam di Indonesia berbondong-bondong ingin berhaji. Saat ini pendaftar yang ingin berangkat sudah berlipat-lipat dibandingkan dengan kuota. Di beberapa daerah seperti Banten, daftar tunggu haji saat ini sudah 18 tahun[7], untuk Jawa Tengah 19 tahun[8], sementara Sumatera Utara 14 tahun[9]. Bahkan, di tahun 2014, dana abadi haji - hasil efisiensi penyelenggaraan haji dari uang jamaah dan lain-lain - yang sudah dikumpulkan Kementerian Agama sudah mencapai Rp64 trilyun.[10]

Apa yang menyebabkan fenomena itu? Pastinya banyak hal. Selain karena kewajiban dasar agama, bisa juga karena rindu ingin datang ke tanah suci dan melihat langsung Baitullah, atau karena haji sudah menjadi hal yang tersosialisasi luas di masyarakat. Bisa karena hanya dilakukan sekali seumur hidup, ataupun hal-hal lainnya yang berbeda untuk tiap orang. Tapi saya menduga ada sesuatu yang cukup berperan, yaitu pengakuan.

Sebagaimana diketahui, di Indonesia, mereka yang telah menunaikan ibadah haji digelari haji/hajjah. Ini menjadi gelar yang melekat dengan nama seseorang. Seringkali bahkan gelar tersebutlah yang disematkan pada seseorang dalam pergaulan sehari-hari: Pak Haji, Bu Hajjah. Sejak dahulu terutama di daerah dimana saya tumbuh besar, mereka yang digelari dengan gelar itu secara umum memiliki status yang lebih di mata masyarakat. Entah karena dianggap lebih relijius, atau lebih dianggap mampu secara ekonomi. Bukan saya menuduh riya karena bukan penilaian atas orang-perorang, tapi lebih pada sebuah pandangan dalam masyarakat. Ilmu psikologi sosial menyimpulkan bahwa tindakan individu itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial.

Sementara itu, tidak ada pengakuan secara luas untuk muzakki ataupun pembayar pajak yang menunaikan kewajiban namun jauh dari pengakuan secara kultural. Yang mereka lakukan sangat bermanfaat langsung bagi masyarakat dan negara. Boleh jadi (ketiadaan) pengakuan itu yang membedakan hasil kedua kewajiban. Tidak untuk semua orang, tapi jika cukup banyak orang yang termotivasi secara bawah sadar karena insentif pengakuan ini, penerimaan zakat akan menunjukkan hasil yang berbeda, tidak jomplang seperti yang diindikasikan oleh data.

Cerita zakat tentu erat terkait dengan kedermawanan. Ada contoh terkenal soal kedermawanan yang dikaitkan dengan haji yaitu kisah Sa’id bin Muhafah. Beliau seorang tukang sol sepatu di Damaskus yang batal menunaikan haji yang diimpikannya karena uang yang telah dikumpulkan bertahun-tahun akhirnya digunakan untuk memberi makan keluarga miskin. Karena perbuatannya itu, diriwayatkan bahwa Allah SWT berkenan untuk memabrurkan seluruh jamaah haji pada musim itu termasuk pula Sa’id, padahal dia sendiri tidak jadi berangkat berhaji. Dahsyatnya, bahkan 700 ribu jamaah yang melaksanakan haji pada saat itu awalnya sebenarnya tidak diterima hajinya.

Entah siapa yang dulunya menyematkan gelar haji/hajjah pada mereka yang melakukan ibadah haji di Indonesia, namun saya kira implikasinya positif. Mungkin sudah telat untuk menyematkan gelar Muzakki atau Mz di depan nama-nama mereka yang rutin membayar zakat, namun sebuah pengakuan penting sebagai penghargaan kepada mereka yang berkontribusi untuk orang lain dan masyarakat. Begitu juga halnya kepada pembayar pajak. Wallahua’lam bisshawab.

Perth, 4 Maret 2016

 


[1] Barang/jasa publik merupakan istilah untuk barang/jasa yang dimanfaatkan oleh publik/orang banyak yang memiliki dua ciri: non-rivalry dan non-eksklusif. Pihak swasta tidak mau mengusahakan barang/jasa publik disebabkan kedua sifat ini, karena mereka akan sulit mencetak profit. Dengan demikian pemerintah yang harus turun tangan menyediakannya. Silakan merujuk tentang “barang publik” pada referensi-referensi ekonomi.

[2] Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) sederhananya adalah batas penghasilan selama setahun yang tidak kena Pajak Penghasilan (PPh). Sejak tahun 2015, PTKP yang berlaku adalah Rp36 juta setahun atau rata-rata karyawan bergaji Rp3 juta perbulan bagi mereka yang tidak menikah dan tidak punya tanggungan. Dengan demikian, hanya lajang yang memiliki penghasilan diatas Rp36 juta yang penghasilannya dikenakan PPh, dan PPh dikenakan atas kelebihan di atas PTKP tersebut (misalnya yang berpenghasilan Rp40 juta pertahun maka Rp40-Rp36 juta=Rp4 juta, Rp4 juta tersebut yang dikenakan PPh). Batas tertinggi PTKP adalah Rp48 juta pertahun, yaitu untuk Wajib Pajak menikah dengan istri bekerja dan tanggungan 3 anak.

[3] Dari perbincangan saya dengan beberapa amil zakat, ada penerapan yang berbeda soal dasar pengenaan zakat penghasilan dalam prakteknya. Ada yang menganjurkan untuk membayar 2,5% dari penghasilan kotor (bruto) tanpa dikurangi biaya hidup dan lain-lain mengikuti penerapan zakat hasil pertanian, ada pula yang menerima sejumlah 2,5% dari penghasilan yang telah dikurangi dengan biaya hidup dan lain-lain terlebih dahulu - yang terakhir lebih karena meng-encourage agar orang-orang terbiasa membayar zakat penghasilan saja dulu. Silakan merujuk pada referensi-referensi sahih dan valid tentang Zakat.

[4] http://news.liputan6.com/read/648347/baznas-potensi-zakat-indonesia-capai-rp-217-triliun

[5] http://www.voaindonesia.com/content/potensi-zakat-bisa-capai-rp-300t-per-tahun/1455819.html

[6] Angka penerimaan zakat ini perlu dicermati dengan hati-hati karena bisa jadi banyak zakat yang dikeluarkan oleh muzakki langsung diberikan kepada mustahik dan tidak terdata oleh Baznas ataupun lembaga zakat lainnya. Dengan demikian, angka disini hanya bersifat perkiraan dan indikasi saja.

[7] Republika.co.id, 8 Januari 2016

[8] Republika.co.id, 30 Agustus 2015

[9] Kabarhukum.com, 7 Agustus 2015

[10] Detik finance, 5 Februari 2014